Pekalongan: Berikan peluang pelaku UMKM dan Perorangan akses pengadaan barang dan jasa kebutuhan Pemerintah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia gelar kegiatan Diseminasi, Rabu (24/1/2024) di Hotel Nirwana, Kota Pekalongan.
UMKM Ikuti Desininasi
Sebanyak 500 orang pelaku UMKM di Kabupaten dan Kota Pekalongan mengikuti kegiatan Desininasi Kebijakan Penyelenggaraan Katalog Elektronik dan Monitoring Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Disampaikan Kepala LKPP Republik Indonesia, Dr. H. Hendrar Prihadi, SE MM dalam sambutannya, Kegiatan ini sebagai upaya untuk memperluas pangsa pasar pelaku UMKM, Setiap daerah di Indonesia memiliki kekuatan ekonomi lokal yang harus dikembangkan, termasuk Pekalongan dengan industri batik. Namun saat ini banyak ditemui bahwa produk-produk yang sudah jelas diproduksi di Indonesia juga memiliki versi impornya di pasaran.
“LKPP tetap konsisten mendorong seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) untuk berpihak pada produk lokal, sehingga walaupun ada produk impor, tapi yang dibeli pemerintah harus tetap produk lokal. Komitmen tersebut didukung oleh Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2022, sehingga walaupun ada batik impor, tapi K/L/PD wajib untuk membeli batik produksi lokal,” jelas Hendi.
Salah satunya melalui Aplikasi Katalog Elektronik atau E-Katalog adalah aplikasi belanja online yang dikembengkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP), aplikasi ini menyediakan berbagai macam produk dari berbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah.
“Aplikasi ini seperti aplikasi e-commerce yang sudah familiar Yang bapak ibu gunakan, seperti shopee, Bukalapak, Tokopedia dan yang lainnya,” terang Hendi sapaan akrabnya.
Ditambahkan Hendi, Sistem Katalog elektronik, LKPP akan menurun tayangkan seluruh produk impor jika terdapat produk serupa dari dalam negeri. Selain itu, persoalan harga juga menjadi salah satu hal yang dimonitor oleh LKPP sebagai pengelola Katalog Elektronik. Bahkan di 2023 dari total 21.073 produk yang diturun tayangkan/freeze dari sistem Katalog Elektronik, 9.006 diantaranya karena teridentifikasi memberikan harga yang tidak wajar.
“Selanjutnya, kami akan memaksimalkan keterlibatan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga perorangan dalam proses pengadaan kebutuhan pemerintah melalui katalog Elektronik atau E-Katalog ini,” terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pengamat ekonomi dan Anggota Komisi XI DPR RI, Prof Dr Hendrawan Supratikno menyampaikan, Untuk meningkatkan kinerja dan Peran LKPP perlu di dukung dengan regulasi atau payung hukum yang lebih kuat.
“Ketika secara posisi kelembagaan semakin tinggi, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia ini harus memiliki performa yang ekstra joss bukan ekstra ngoss saat menjalankan tugas dan fungsinya,” terang Prof Hendrawan.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI, Prof. Dr. Hendrawan Supratikno, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, H Sumar Rosul, Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Agung Satria Hermawan, SH, MH, Tenaga Ahli DPR RI, Dr. H. Heriyono Tardjono, SH, MKn. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Pekalongan, H. Ismet Inonu,SH dan Ketua Komisi C DPRD kota Batang, Taufani Dwi Ariyanto, SH.
Penulis : Teddy
