Kabupaten Pekalongan Buktikan Komitmen Tertib Arsip Lewat Penghargaan Nasional

Kajen - Pemerintah Kabupaten Pekalongan kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan kearsipan. Dalam ajang penilaian pengawasan kearsipan tingkat nasional, Kabupaten Pekalongan berhasil meraih nilai 91,91 dengan kategori “Sangat Memuaskan”. Penghargaan tersebut diterima langsung di Jakarta oleh Wakil Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S. bersama Plt. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Arpus) Kabupaten Pekalongan, Drs. Sugino, S.STP., M.Si., 

Plt. Kepala Dinas Arpus Kabupaten Pekalongan, Drs. Sugino, S.STP., M.Si., menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas capaian tersebut.

“Alhamdulillah, hasil penilaian pengelolaan kearsipan Kabupaten Pekalongan mendapatkan nilai 91,91 atau sangat memuaskan. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan arsip di daerah kita sudah berjalan baik dan diakui secara nasional,” ujar Sugino setelah acara FGD Memori Kolektif Bangsa 2025 di Aula Depo Arsip, Selasa (21/10/2025).

Ia menjelaskan bahwa nilai tersebut diperoleh setelah dilakukan evaluasi mendalam oleh lembaga kearsipan nasional terhadap berbagai aspek, termasuk sistem tata kelola, inovasi, serta implementasi pengawasan arsip di lingkungan pemerintah daerah.

“Kabupaten Pekalongan menjadi salah satu daerah dengan penilaian kearsipan yang sangat baik. Tentu ini menjadi kebanggaan sekaligus tantangan bagi kami untuk terus meningkatkannya,” imbuhnya.

Terkait langkah ke depan, Sugino menegaskan bahwa pihaknya akan berupaya mempertahankan prestasi yang telah diraih, sekaligus memperbaiki beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan.

“Kami akan terus memperkuat kesiapan sumber daya manusia, menambah jumlah fungsional arsiparis, serta mendorong seluruh OPD di Kabupaten Pekalongan agar semakin tertib administrasi, baik secara fisik maupun digital,” jelasnya.

Melalui capaian ini, Dinas Arpus Kabupaten Pekalongan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan, menjaga keberlanjutan sistem dokumentasi pemerintah daerah, dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. 

(jod).