Instansi

DPD KSPN Audiensi Anggota DPRD Terkait Permasalahan Ketenagakerjaan di PT. Pismatex Pekalongan

Kajen- DPD Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Kabupaten Pekalongan melaksanakan Audiensi/Klarifikasi kepada Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan terkait Permasalahan Ketenagakerjaan di PT. Pismatex Pekalongan.

Audiensi dilaksanakan Jumat(1/12/2023) di Ruang Rapat Pimpinan Kantor DPRD Kabupaten Pekalongan.
Kegiatan audiensi dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pekalongan Sumar Rosul, dan dihadiri Sekda Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Wahyu Kuncoro, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Naker Masruroh, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir serta Ketua DPD KSPN Kabupaten Pekalongan beserta anggota dan perwakilan PUK KSPN PT. Pismatex serta Anggota KSPN PT. Pismatex.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar mengatakan, hasil keputusan hari ni, nanti pada tanggal 5 akan menghadirkan seluruh komponen yang terlibat.
“fokusnya adalah bagaiman hak-hak pekerja terpenuhi dan nanti kita lihat perhitungan dari curator dan pihak lainnya,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pekalongan Sumar Rosul menuturkan, bahwa beberapa waktu kemarin pihaknya telah melaksanakan penyampaian aspirasi dari perwakilan KSPN dan karyawan PT. Pismatek dan hari ini merupakan lanjutan guna membahas rapat yang akan dilksanakan pada tanggal 5 Desember mendatang.

“rencannaya rapat tersebut akan dipimpin oleh pimpinan DPRD, dan diikuti Komisi IV, Sekda, Dinkop, Kurator, SPN, KSPN beserta seluruh Manajemen PT Pismatex dan Gajah Duduk untuk memecahkan permasalahan yang ada,” terangnya.

Dirinya berhara, pada pertemuan di tanggal 5 nanti, saat dipertemukan tidak menjadi saling tuduh dan membuat gaduh di ruangan dengan mendengarkan klarifikasi bersama dulu.
“kami juag akan meminta salinan surat pernyataan pailid dari kejaksaan, supaya kita tahu apa yang tertuang didalamnya. Perintah – perintah apa yang ada di surat tersebut, kewajiban apa yamg harus dipenuhi. Supaya jelas antara putusan pengadilan dan apa yang diperjuangkan supaya kuat dan berbadan hukum,” ujarnya.

Penulis : Fiki

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button