InstansiPendidikan

ASN Dilarang Like, Komentar, Maupun Share, Pada Konten Kampanye

Kajen- Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan Mohamad Tohir menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) harus netral dalam pemilu 2024, termasuk saat berkomunikasi di media sosial. Mereka tidak diperbolehkan memberikan dukungan, baik berupa like, komentar, maupun share, pada konten kampanye dari salah satu peserta pemilu yang akan berlangsung di tahun 2024 mendatang.

Hal ini sesuai dengan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN yang melarang mereka terlibat dalam politik praktis. Selain itu juga di undang-undang nomor 7 tahun 2017 dan undang-undang 10 tahun 2016 juga secara tegas melarang ASN terlibat dalam aktivitas kampanye.

“Netralitas ASN diatur dalam 3 undang-undang, ASN harus netral dalam pemilu dan pemilihan 2024. Setiap pemilu pasti ada pelanggaran netralitas ASN jadi harus hati-hati. Termasuk dalam bermedia sosial,”kata Tohir saat menjadi narasumber acara Sosialisasi Netralitas ASN dan Penanganan Pelanggaran Netralitas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Selasa (28/11/2023) di Aula Kantor BKPSDM.

Tohir menambahkan ASN juga harus profesional. Bahkan ketika terdapat orang terdekat yang menjadi caleg. Tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan dukungannya terhadap saudara, teman dan keluarganya.

“Ada 14 bentuk pelanggaran netralitas ASN dalam pemilu 2019 dan pilkada 2020. Seperti memberikan dukungan di medsos, menghadiri acaranya caleg, dan mengajak atau mengintimidasi untuk mendukung salah satu calon,” katanya.

Tohir juga menyampaikan bahwa Bawaslu memiliki tugas untuk mengawasi netralitas ASN. Pengawasan dilakukan oleh Bawaslu dan jajarannya hingga tingkat bawah, serta berdasarkan laporan dari masyarakat. Jika ada oknum ASN yang diduga tidak netral, maka Bawaslu akan memanggilnya untuk dimintai klarifikasi dan bukti-bukti pelanggarannya.

Jika setelah dipanggil dan diklarifikasi ternyata memenuhi unsur formil materil pelanggaran, maka Bawaslu akan merekomendasikan kepada KASN untuk menilai apakah rekomendasi Bawaslu itu termasuk pelanggaran atau tidak.

Jika terbukti melanggar, maka oknum ASN yang bersangkutan akan dikenakan sanksi disiplin. Dia menegaskan bahwa pengawasan terkait hal ini sudah dimulai sejak sekarang.
“Pemilu sebelumnya bawaslu sudah menangani 1 kasus yang sudah naik ke KASN. Jadi bapak dan ibu berhati-hatilah. Jaga netralitas dan profesionalitas,” pungkasnya.

Penulis : Fiki

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button