Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020 menargetkan sebanyak 1.300 an anak tidak sekolah (ATS) bisa kembali bersekolah dengan pendekatan program Kembali Upayakan Dukungan untuk Sekolah (Kudu Sekolah).

“pada tahun 2019 jumlah anak yang putus sekolah ada 4.346, dan bisa kita masukkan ke sekolah lagi sekitar 380 an. Pada tahun 2020 kita targetkan melalui program Kudu Sekolah sebanyak 1300 an anak bisa kembali mengenyam pendidikan,” kata Bupati Pekalongan Asip Kholbihi saat membuka lokakarya penguatan koordinasi lintas sektor di tingkat kecamatan dan desa yang digelar di Aula Lantai I Setda Kabupaten Pekalongan,  Jumat (28/2/2020).

Lokarya tersebut dihadiri oleh Ketua TP PKK Ny. Munafah, Kepala Dindikbud, para Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Pekalongan dan perwakilan dari Kompak Semarang. Kegiatan lokakarya bertujuan dalam rangka penjangkauan anak tidak sekolah (ATS) melalui gerakan Kembali Upayakan Dukungan Untuk sekolah (KUDU Sekolah) Kabupaten Pekalongan. Sebagai bentuk dukungan gerakan KUDU Sekolah, para Camat melakukan pengucapan dan Penandatanganan ikrar, dipimpin oleh Ketua TP PKK Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Munafah Asip. Disaksikan Bupati, Kepala Dindikbud dan perwakilan Kompak serta para tamu undangan lainnya.

“Kudu itu dalam bahasa Jawa artinya harus. Namun Kudu kali ini adalah singkatan dari Kembali Upayakan Dukungan untuk Sekolah. Adanya gerakan tersebut, untuk memberikan pendidikan kepada seluruh warga Kabupaten Pekalongan agar bersekolah,” kata bupati.

Menurutnya, mengajak anak yang sudah drop out untuk kembali bersekolah bukan perkara mudah, perlu upaya sistemik, terstruktur dan masif. “untuk itu gerakan ini harus melibatkan berbagai komponen masyarakat. Untuk ditingkat Kabupaten di Ketuai PKK sedang ditingkat Kecamatan ketuanya para Camat dan di tingkat Desa yakni Kepala Desa,” terangnya.

Dijelaskan bupati, Pemkab punya obsesi seluruh anak yang semestinya duduk di bangku sekolah harus menikmati pendidikan. Dijelaskannya ada beberapa hambatan yang menyebabkan anak tidak bersekolah diantaranya hambatan kultural, psikologis dan ekonomi. “untuk hambatan kultural masyarakat kita banyak yang berpandangan tidak sekolahpun bisa jadi bos. Hambatan psikologis anak mengalami perundungan atau bully, dan hambatan ekonomi yang akan kita cari solusi melalui kebijakan afirmasi yang akan kita carikan biaya dari berbagai sumber,” jelas Asip.

Ditegaskannya, pendidikan adalah modal utama untuk mencapai derajat kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Dan itu menjadi tanggungjawab pemerintah. “pemkab sudah punya grand designnya sehingga target tahun 2022 maksimal seluruh anak tidak sekolah (ATS) di Kota Santri bisa kembali ke sekolah baik sekolah formal maupun non formal,” harapnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here