Disamping menguasai administrasi desa, Kepala Desa juga harus paham betul tentang filosofi sekaligus landasan penganggaran dana desa, Bupati Pekalongan asip Kholbihi menghimbau kepada seluruh Kepala desa di Kabupaten pekalongan agar Dana Desa (DD) dapat dikelola dengan baik, Rabu (26/2)

Bupati menerangkan. “DD harus dikelola dengan benar, ini bukan dana kita, ini adalah uang negara, uang negara 1 rupiah saja pertanggungjawabannya sama dengan 1 triliun, jangan dilihat nominalnya, akuntabilitas menjadi taruhan Kepala Desa baru,” Terang Bupati di Pendopo Kabupaten pekalongan.

Hal ini sangat perlu diperhatikan karena dari tahun ke tahun, dana desa mulai tahun 2015 saat bupati baru menjabat di tahun 2016, 2015 jumlah DD baru Rp. 70 ribu Milyar, kemudian 2016 meningkat menjadi Rp. 174,5 Milyar, 2018 meningkat lagi menjadi Rp. 227.8 Milyar, lalu 2019 meningkat menjadi Rp. 259,7 Milyar, dan pada tahun 2020 harapannya akan naik menjadi Rp. 266.3 M, mekanismenya langsung ke rekening desa, namun pengelolaannya tetap melalui BPMD.

Alokasi dana desa yang bersumber dari APBD dari tahun ke tahun mengalami peninggkatan yang signifikan 2017 meningkat Rp 95,7 Milyar, 2018 meningkat Rp. 99,7 Milyar, lalu pada tahun 2019 meningkat Rp. 103,5 Milyar, dan tahun 2020 meningkat Rp. 110,7 Milyar. Tidak mudah mengalokasikan dana desa, sebesar Rp. 110.7 Milyar, butuh itung-itungan dan ketelitian.

Yang paling penting untuk diperhatikan adalah penuntasan angka kemiskinan, dengan introfensi DD yang pada tahun 2016 jumlah kemiskinan 12,90% kemudian pada tahun 2019 turun menjadi 9,71 %. Penurunan jumlah kemiskinan tidaklah mudah, ini hanya ada di beberapa kabupaten dan kota saja, oleh karena itu target pada tahun 2021 dapat menurun lagi menjadi 7,1 %.

Bupati berharap, Dana desa naik, Kadespun harus perhatikan betul, yang pertama yaitu bukan untuk memperkaya diri sendiri tetapi yang paling penting adalah untuk menurunkan angka kemiskinan, jangan sampai ada DD penduduk miskinnya malah bertambah.

Pada tahun 2018-2019 ada 2 kasus yang melibatkan oknum Kepala Desa di Kabupaten Pekalongan ini, yang pertama terjadi kasus pada tahun 2017 karena ada Kepala Desa yang tidak beres dan sekarang menjadi urusannya POLRESTA, yang ke 2 pada tahun 2018 karena uangnya di bawa lari, dan ini adalah kasus salah satu Kepala Desa dari kecamatan di atas, dan sekarang sudah maju.

Bupati menambahkan “Semoga di tahun 2019 ini tidak ada lagi kasus sehingga saudara-saudara kita yang tahun ini menjadi lurah selamat semua, 2020 ayo kita mulai babak baru karena panjenengan adalah kepala desa baru walaupun stok lama tapi ini aturannya baru, paradigma baru, modal pengawasannyapun baru,” Jelas Bupati.

Hal-hal yang perlu diperhatikan agar Kepala Desa segera menyelesaikan APBD 2020 dengan beberapa kebijakan penting. Terutama penanggulangan kemiskinan, fokus pada ferivikasi data kemiskinan dan sekurang-kurangnya 30% DD diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat.

Kemudian juga perlu diperhatikan pendampingan untuk Mencegah angka kematian ibu hamil dan kematian bayi, tuntaskan progran kudu sekolah, setiap Kepala Desa harus mengecek warganya satu persatu.

Selain itu juga diperlukan pengembangan ekonomi masyarakat melalui sistim inovasi desa dengan mengakomodir sekurang2nya 30%, Camat juga dihimbau untuk ikut serta mendampingi proses pelaksanaan sehingga akan ada timbal balik yang baik kepada masyarakat

Bupati mengucapkan terimakasih kepada wakilnya, dan seluruh OPD yang bekerja dengan baik membawa perubahan besar, dan juga amanat yang memberikan input terhadap lahirnya undang-undang desa, juga terimakasih kepada BABINKAB TIBNAS yang mendampingi dari proses APBD.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here