Tahun 2020 merupakan tahun politik khususnya di Kabupaten Pekalongan, karena pada tahun ini Kota Santri akan kembali memilih Bupati dan Wakil Bupati pada bulan september mendatang. Dengan momen itu, dana bantuan parpol diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pendidikan politik bagi anggota parpol terlebih kepada masyarakat, guna mendukung partisipasi pemilih pada Pilbub 2020.

Demikian disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Kabupaten Pekalongan Haryanto Nugroho saat ditemui RKS dikantornya beberapa waktu yang lalu. Menurutnya pada tahun 2020 dana bantuan parpol dianggarkan sebanyak 1 milyar lebih yang dialokasikan bagi tujuh partai politik yang mempunyai keterwakilan di DPRD Kabupaten Pekalongan. “ketujuh partai tersebut yakni PKB, PDIP, Gerindra, PPP, Golkar, PAN dan PKS,” terangnya.

Sesuai regulasi atau aturan, lanjut Haryanto, bantuan keuangan parpol digunakan sebesar-besarnya bagi pendidikan politik. “namun bisa juga digunakan untuk biaya operasional kesekretariatan partai politik di tingkat daerah,” ujarnya.

Dijelaskannya, untuk laporan pertanggungjawaban bantuan dana parpol 2019 di Kabupaten Pekalongan dari delapan partai politik sudah diterima Kesbangpol dan diserahkan kepada BPK. “pada bulan Februari akan dilakukan audit baik secara administrasi maupun verifikasi oleh BPK. Setelah audit akan akan muncul Laporan Hasil Penelitian (LHP) yang nantinya dengan LHP tersebut akan dijadikan instrumen untuk pencairan dana bantuan di tahun 2020,” lanjutnya.

Peran Kesbangpol sendiri pada Pilkada 2020, jelas Haryanto, merupakan kepanjangan Pemkab untuk memfasilitasi penganggaran, baik penyelanggara Pemilu maupun anggaran untuk pengamananya. “NPHD KPU dan Bawaslu sudah ditandatangani 30 September 2019. Untuk penganggaran pengamanan yakni kepada Polres Pekalongan dan Kodim 0710 Pekalongan masih disiapkan administrasinya untuk bisa digunakan oleh dua intansi itu,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here