Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pekalongan menyatakan penggunaan bantuan keuangan partai politik prioritas digunakan untuk Pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Selain itu juga sebagai dana penunjang kegiatan operasional sekretariat partai politik.

Kepala Kesbangpol Kabupaten Pekalongan, Haryanto Nugroho, S.STP, menjelaskan dana bantuan partai politik (Parpol) pada tahun 2019 yang dianggarkan pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Kesbangpol sebesar Rp. 1.103.992.700,- yang dibagi dalam 2 (dua) tahap.

Tahap pertama sebesar Rp. 634.287.700,- untuk 9 (sembilan) parpol dan tahap kedua sebesar Rp. 469.705.000,- untuk 7 (tujuh) Parpol. Penghitungan tahap pertama mengacu pada hasil Pemilu 2014 dan tahap kedua mengacu pada hasil pemilu 2019. Laporan terakhir dana bantuan terserap sebesar Rp. 1.086.485.300,- karena Partai Hanura tidak mencairkan banpol tahun 2019.

Menurut peraturan, parpol harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Hari ini tanggal 27 Januari 2020 kami mengirimkan laporan pertanggungjawaban bantuan partai politik tahun 2019 ke BPK RI perwakilan Jawa Tengah, tahapan selanjutnya akan dilakukan audit oleh BPK RI pada bulan Pebruari.” katanya saat ditemui, Senin (27/01).

Haryanto mengatakan, pada tahun 2020 dirinya mendorong agar partai politik penerima bantuan keuangan partai politik tahun 2020 supaya segera membuat proposal pengajuan pencairan, diharapkan pada triwulan kedua setelah LHP BPK diterbitkan maka bisa diproses untuk pencairannya. Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menyiapkan dana bantuan sebesar Rp. 1.127.292.100,-. di Tahun Anggaran 2020. “kami juga mengapresiasi kepada seluruh partai politik yang sudah menyerahkan laporan pertanggungjawaban tepat waktu,” terangnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here