Bupati Pekalongan Asip Kholbihi, melantik 206 Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Pekalongan, di Pendopo Kabupaten Pekalongan di Kajen. Rabu (18/12 /2019).

Kepala Desa tersebut merupakan hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang berlangsung Rabu (13/11/2019) lalu.

Pelantikan rencana akan dihadiri Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun, Kapolres Pekalongan AKBP Aris Tri Yunarko, Dandim 0710 Pekalongan Letkol Inf. Arfan Johan Wihananto, Ketua PN Pekalongan H. Sutaji, Sekda Mukaromah Syakoer, beserta para Asisten Sekda dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan, serta Ketua TP PKK Kabupaten Pekalongan Munafah Asip Kholbihi.

Bupati dalam sambutanya mengingatkan kepada para kepala desa yang telah dilantik untuk meluruskan niat yakni niat untuk bekerja dengan baik dan niat untuk membangun desanya masing-masing. “latar belakang pera kades ini bermacam-macam ada yang sudah tiga periode namun ada juga yang masih muda dan baru pertama kali. Selain itu juga ada mantan anggota DPRD, TNI/Polri, dan berpendidikan S1,S2 dan bahkan dibawahnya, dan ini menurut saya semuanya bagus,” katanya.

Dan yang paling penting, lanjut Asip,  sesuai UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dikatakan bahwa lurah/kepala desa adalah pemegang otoritas pemerintahan di desa sehingga maju tidaknya desa tergantung dari lurah/kepala desa yang bersangkutan. “ada beban dan amanat yang berat dipundak para kades terpilih yang harus dipertanggungjawabkan baik secara horizontal kepada masyarakat maupun secara vertikal kepada Allah SWT,” terangnya.

Bupati mengajak kepada para Kades yang telah dilantik untuk segera mengadakan konsolidasi sosial kepada warga utamanya kepada para calon yang kalah dan pendukungnya. “datangi mereka dan rangkul. Ini semua untuk menciptakan suasana kondusif dan stabilitas politik di desa. Stabilitas politik dan stabilitas sosial adalah modalawal untuk membangun,” ujar Asip.

Selain itu, kata Asip, seuai dengan amanat Presiden, para Kepala desa harus fokus dalam bidang pelayanan, karena pemerintah pusat sudah menggelontorkan dana yang tidak sedikit untuk desa yang trennya dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. “pada tahun 2020 nanti kita mendapat alokasi sebesar 300 milyar, hal itu merupakan komitmen dari pemerintah untuk melaksanakan mandat desentralisasi fiskal,” paparnya.

Pada tahun 2020, selain penyediaan infrastruktur dasar, desa juga dituntut memikirkan program pemberdayaan masyarakat, program yang bersifat gorong royong dan padat karya. “sesuai RPJMN, desa juga dituntut untuk menurunkan angka stunting, angka kematian ibu melahirkan, angka kematian balita dan anak putus sekolah. Dan yang paling penting adalah dalam 3 bulan ini membuat RPJMdes 2019-2025 yang sesuai dengn visi pemerintahan dan visi pembangunan,” pintanya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here