Bupati Pekalongan Asip Kholbihi mengintruksikan kepada jajaran untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah utamanya terkait dana desa.

“Sesuai dengan UU no 12 tahun 2017 tentang pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, bahwa bupati dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dimandatkan ke Inspektorat,” kata Bupati usai membuka Rapat Dinas Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) tahun 2019 di Aula Lantai 1 Setda, Rabu (20/11/2019). Dalam kegiatan tersebut hadir Wakil Bupati Pekalongan, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Sekda beserta para asisten, Kepala OPD dan Para Camat Se Kabupaten Pekalongan.

Terkait tugas pengawasan tersebut, bupati meminta agar inspektorat lebih kencang dan tegas lagi terutama terkait dana desa. “dana desa perlu pengawasan yang intensif dan serius agar pelaksanaanya berjalan dengan baik,” jelasnya.

Apalagi saat ini, lanjut Asip, banyak terjadi transisi kepemimpinan pasca Pilkades serentak 13 November yang lalu. “saya minta kepada para incumbent yang kemarin tidak terpilih lagi agar menertibkan laporan keuangannya, kalau tidak mau tersangkut hukum,” tuturnya.

“memang titik sentral pengawasan kita dalam hal ini inspektorat di desa, karena melihat data masih banyaknya kasus yang ada di desa, dan akan diorientasikan ke dana desa,” imbuhnya.

Bupati berharap dengan adanya kegiatan Gelar Pengawasan Daerah yang dihadiri oleh para kepala OPD maka diharapkan akan meningkatkan mutu pengawasan. “endingnya dengan pengawasan yang baik, hal yang kemarin kurang baik menjadi baik,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala Inpektorat Kabupaten Pekalongan Ali Riza dalam sambutannya mengatakan, Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) tahun 2019 bertujuan untuk menyampaikan informasi terkait pengawasan aparat pengawas internal, BPK RI dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. “yang nantinya hasil pengawasan tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi semua penyelenggara pemerintahan di lingkungan Pemkab Pekalongan,” tuturnya.

Dalam acara tersebut juga di berikan penghargaan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pekalongan tahun 2018 dengan peringkat pertama diraih oleh Dinas Sosial, peringkat kedua ditempati Disperindagkop UKM dan peringkat ketiga diraih oleh BPKD.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here