Dewan Perwakilan Daerah atau DPRD Kabupaten Pekalongan berencana membuat Peraturan Daerah Atau Perda tentang Pondok Pesantren, hal itu dikarenakan di Kabupaten Pekalongan terdapat banyak Pondok Pesantren yang perlu diberdayakan.

“kita punya 105 Pondok Pesantren di Kabupaten Pekalongan, dengan turunnya UU Pesantren kita akan terus mengawal agar pesantren mendapatkan hak-haknya sebagai lembaga pendidikan yang diakui negara,” kata Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun saat ditemui usai Upacara Peringatan Hari Santri (HSN) di Stadion Manggala Krida Kedungwuni, Selasa (22/10/2019).

Dengan adanya UU tersebut, tambah Hindun, DPRD akan membreakdown agar lebih rigid lagi sehingga bisa diaplikasikan di Kabupaten Pekalongan. “kita akan bikin perda pesantren, karena banyaknya ponpes yang perlu dilindungi, sehingga pemkab akan dapat memberikan fasilitas dan pemberdayaan, harapanya pesantren akan setara dengan pendidikan negri dan pendidikan lainnya” tuturnya.

Terkait peringatan Hari Santri, Hindun menambahkan, tema yang diambil pada tahun ke 4 ini sangat bagus, yakni santri Indonesia untuk Perdamaian. “ini dikandung maksud agar memberikan suasana yang damai dan kondusif, khususnya di Kabupaten Pekalongan,” ujarnya.

Sementara itu salah satu Panitia HSN Kabupaten Pekalongan, KH. Muhamad Al Fardani menjelaskan, ada beberapa agenda dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional di Kabupaten Pekalongan, diantaranya, Liga Santri Pekalongan yang diikuti 20 kesebelasan, Liga Santri Nasional Region 3 Jawa Tengah, lomba hadroh putri, lomba tumpeng. “selain itu juga ada kegiatan manajemen pondok dan puncaknya yakni Upacara HSN tingkat Kabupaten Pekalongan,” papar Pengasuh Ponpes Walindo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here