Pemeriksaan Kesehatan dan Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP bagi Bakal Calon Anggota dikeluhkan oleh para Bacaleg, hal itu mengemuka pada Evaluasi Pencalonan Anggota DPRD Pada Pemilu 2019 yang digelar Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pekalongan di Hotel Dafam, Rabu (9/10/2019).

Dalam kegiatan tersebut, dikuti sebanyak 50 undangan dari berbagai elemen diantaranya instansi pemerintah, perwakilan partai politik, perwakilan anggota dewan terpilih, dan dari perwakilan masyarakat.

Ketua KPU Kabupaten Pekalongan Abi rizal menuturkan dari hasil evaluasi didapatkan kendala dalam pencalonan, diantaranya yaitu pada saat pemeriksaan kejiwaan yang mana satu karisidenan pekalongan hanya terdapat satu dokter jiwa sehingga harus antri untuk pemeriksaan. “Selain itu juga syarat bagi calon harus mempunyai NPWP yang dirasa memberatkan dan sebaiknya disyaratkan bagi anggota yang sudah terpilih,” katanya.

Abi rizal menambahkan, dari berbagi masukan tersebut nantinya akan dihimpun dan akan diteruskan ke KPU Propinsi dan Pusat sebagi bahan bagi penyelenggaan pemilu legislatif berikutnya. “hasil dari evaluasi ini akan menjadi catatan kita sebagai penyelenggara untuk penyempurnaan kegiatan serupa di pemilihan selanjutnya,” tuturnya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Kabupaten Pekalongan Divisi Organisasi dan SDM, Nur Anis Kurlia menuturkan, ada tiga hal yang menjadi evaluasi dari Bawaslu terkait pencalonan diantaranya kurangnya komunikasi dan koordinasi, ketertiban Parpol dalam menyerahkan berkas dan penyempurnaan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

“pengalaman pada pemilu 2019, ada beberapa calon yang harus diverivikasi ijazahnya ke Jawa Timur dan ke Jakarta namun sampai hari H tidak ada pemberitahuan, kemudian ketertiban Parpol juga menjadi catatan sehingga KPU RI harus memberikan SE terkait perpanjangan waktu pengumpulan berkas, dan aplikasi silon yang perlu disempurnakan,” terangnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here