Semangat atau greget pemilihan kepala daerah atau Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Pekalongan belum memanas, padahal tahapan pilkada sudah di mulai. Untuk itu Bupati Pekalongan meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pekalongan untuk aktif bersosialisasi ke masyarakat.

Hal itu dikatakan, Bupati Pekalongan Asip Kholbihi, saat melakukan Penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan tahun 2020 di ruang rapat Bupati Pekalongan, Senin (30/9/2019) bersama Ketua KPU Abi Rizal dan Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan Ahmad Zul Fahmi

Penandatanganan disaksikan Wakil Bupati Pekalongan Arini Harimurti dan Ketua DPRD Kabupaten Hindun, serta Sekda Mukaromah Syakoer dan para Asisten serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Bupati menambahkan, greget Pilkada masih kalah dengan Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades yang sebentar lagi akan dilaksanakan di Kota Santri. “kami minta KPU untuk mensosialisasikan adanya pemilihan kepala daerah atau pilkada 2020, karena di masyarakat masih kalah gregetnya dengan Pilkades, selain itu tahapan pilkada sudah dimulai dengan adanya penandatanganan NPHD ini,” katanya.

Bupati berharap, Pilkada ke depan dapat berjalan dengan aman dan lancar dan dengan dana yang cukup. “semoga tahapan berjalan dengan baik dan situasi tetap kondusif,’ ucapnya.

Menurutnya, sebelum pilkada, pada tahun ini warga sudah dibiasakan dengan pemilihan dimulai dari pemilu serentak, yang memilih legislatif dan presiden, serta pilkades yang sebentar lagi akan dimulai. “kita jaga bersama-sama agar kondisi tetap adem-ayem karena dengan kondisi tersebut akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan,” terangnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Pekalongan Abi Rizal menuturkan, sesuai dengan Peraturan KPU nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 proses penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) paling lambat 1 Oktober 2019. “Sesuai kesepakatan, NPHD akan di majukan satu hari dari maksimal waktu yang ditentukan,” kata Abi Rizal.

Dijelaskan Abi, Anggaran Pilkada di KPU Kabupaten Pekalongan disetujui sebesar Rp 30,1 Miliar. “anggaran tersebut dibagi menjadi dua, yakni anggaran perubahan 2019 sebesar 147 juta dan anggaran 2020 sebesar 30 milyar,” paparnya. “54 persennya digunakan untuk membiayai badan penyelenggara ad hoc, yakni 95 orang PPK, 665 orang PPS, 1.535 TPS dengan estimasi 753.790 pemilih,” tuturnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan Ahmad Dzul Fahmi menjelaskan, Bawaslu Kabupaten Pekalongan memperoleh anggaran sebesar 7 milyar. “dari usulan anggaran itu paling banyak untuk honorarium jajaran Panwascam, pengawas tingkat desa, dan pengawas TPS. Panwascam sebanyak 3 orang dikali 19 kecamatan (57), pengawas desa ada 285 orang, dan pengawas TPS berdasarkan Pemilu sebelumnya ada 1.535 orang,” jelasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here