Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pekalongan akan melaksanakan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada tanggal 30 september atau maju satu hari dari waktu maksimal telah ditentukan yakni paling lambat 1 Oktober 2019.

Hal itu, sesuai dengan Peraturan KPU nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 proses penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) paling lambat 1 Oktober 2019.

Ketua KPU Kabupaten Pekalongan, Abi Rizal mengatakan, untuk mempercepat proses, dirinya telah berinisiatif mengundang OPD terkait. “kita sudah mengundang sebanyak tiga kali, yakni pada awal September, tanggal 13 dan 27 September. Dan sesuai kesepakatan, NPHD akan di majukan satu hari dari maksimal waktu yang ditentukan,” kata Abi Rizal di Kantor KPU Kabupaten Pekalongan, Jumat (27/9/2019).

Menurutnya, sudah ada kesepakatan, dan naskah sudah dicek dan diperiksa oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pekalongan. “direncanakan, Senin tanggal 30 September, KPU dan Bawaslu Kabupaten Pekalongan akan bersama-sama menadatangani NPHD Pilkada serentak,” terangnya.

Dijelaskan Abi, Anggaran Pilkada di KPU Kabupaten Pekalongan disetujui sebesar Rp 30,1 Miliar. “anggaran tersebut dibagi menjadi dua, yakni anggaran perubahan 2019 sebesar 147 juta dan anggaran 2020 sebesar 30 milyar,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan Ahmad Dzul Fahmi menuturkan, meski direncanakan penandatangan NPHD bersama dengan KPU, namun Bawaslu masih berkoordinasi dengan BPKAD terkait klausul NPHD. “kalau KPU yang mendasari NPHD yakni Permendagri nomer 54 tahun 2019, kalau Bawaslu Permendagri nomer 54 ditambah SK Sekjen Bawaslu RI,” ujarnya.

Ditambahkan, Ahmad Dzul Fahmi, pada Pilkada 2020, Bawaslu Kabupaten Pekalongan memperoleh anggaran sebesar 7 milyar. “dari usulan anggaran itu paling banyak untuk honorarium jajaran Panwascam, pengawas tingkat desa, dan pengawas TPS. Panwascam sebanyak 3 orang dikali 19 kecamatan (57), pengawas desa ada 285 orang, dan pengawas TPS berdasarkan Pemilu sebelumnya ada 1.535 orang,” jelasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here