BPJS Ketenagakerjaan melaunching Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara Nasional tahun 2019 untuk wilayah Jawa Tengah Kegiatan diadakan di Pendopo Kabupaten Pekalongan, Kajen, Selasa (3/9/2019). Kabupaten Pekalongan dipilih menjadi tuan rumah dalam kesempatan tersebut.

Sekda Mukaromah Syakoer memukul gong sebagai tanda dilaunchingnya desa sadar jaminan sosial tenaga kerjaan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan, Mukaromah Syakoer berharap Dengan adaya kegiatan tersebut, semua desa yang ada di Kabupaten Pekalongan bisa mengerti bagaimana pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat khususnya di tingkat desa. “launching Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menjadi momentum yang strategis. Pasalnya, pemerintah berkomitmen besar memberikan pelayanan jaminan sosial yang berkualitas dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan,” terangnya.

Mukaromah Menjelaskan, Semua pekerja baik itu formal maupun informal wajib mendapatkan pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja. “Desa Wonopringgo beberapa waktu lalu terpilih sebagai desa percontohan untuk desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan. Kedepannya diharapkan semua desa di Kabupaten Pekalongan bisa ikut menjadi bagian dari Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” terangnya.

Sementara itu, Asisten Deputi Direktur Bidang Pelayanan Wilayah Jateng & DIY, Wiwik Septi Herawati menambahkan tujuan kegiatan tersebut untuk memperkenalkan kepada masyarakat melalui desa betapa pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“saya berharap agar ini juga diinfokan kepada masyarakat supaya mereka memiliki perlindungan dan mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan,” terangnya.

Ditambahkan, negara hadir untuk memberikan perlindungan dan pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga berkurangnya atau hilangnya sumber penghasilan bisa teratasi melalui jaminan sosial ketenagakerjaan itu sendiri.
“Hal itu merupakan upaya bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat umum, sehingga kedepan tidak terjadi warga miskin baru disuatu resiko yang bisa mengakibatkan berkurangnya penghasilan atau menghilangnya suatu penghasilan,” tutur Wiwik Septi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here