Bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio “Kota Santri” disetujui bersama menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan bersama diwujudkan dengan penandatanganan oleh Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si dan Ketua DPRD Dra. Hj. Hindun, MH beserta para Wakil Ketua DPRD, Senin (17/6/2019) .

Penandatanganan disaksikan oleh para unsur Forkopimda, para anggota DPRD, Sekda Kabupaten Pekalongan beserta para Kepala OPD se Kabupaten Pekalongan, dan para undangan lainnya.

Mengawali sambutan, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak terutama kepada Pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah melakukan pembahasan terhadap substansi Raperda tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio “Kota Santri”, sehingga pada hari ini dapat disetujui bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Menurut Bupati, sebentar lagi LPPL Kota Santri akan mempunyai legalstanding atau perda yang kuat, sehingga nantinya di harapkan akan menjadi pusat informasi, hiburan, interaksi dan agen perubahan di masyarakat. “LPPL Kota Santri diharapkan akan menjadi “radione wong Pekalongan”, yang menjadi pusat informasi pembangunan dan lainnya,” Kata Bupati.

Dijelaskan Asip, peran media sangat penting bagi diseminasi informasi, dan merupakan bagian dari pilar reformasi yang tengah dikembangkan oleh pemkab. “untuk itu kita garap Radio dengan adanya Perda ini,” terang Asip.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Hindun berharap dengan disahkannya Peraturan Daerah tentang LPPL Kota santri ini diharapkan semakin efektif dalam rangka menyuarakan pembangunan yang ada di Kabupaten Pekalongan. “semoga dengan penguatan melalui perda, masyarakat lebih tahu informasi dari Radio ini,” Harap Hindun.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here