RKS – Perwakilan Persatuan Guru Seluruh Indonesia atau PGSI Kabupaten Pekalongan, Senin (11/2/2019) mendatangi Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan guna beraudiensi perihal nasib guru non PNS.

Ketua PGSI Kabupaten Pekalongan Brison Setiadi menuturkan, saat ini Pemerintah Kota Santri sudah lebih memperhatikan nasib guru terutama guru swasta, terbukti dengan telah diberikan insentif perbulannya. “namun jumlah yang diberikan saat ini masih tergolong kecil, sehingga kami berharap ke depan ada peningkatan intensif,” terangnya saat dikonfirmasi RKS.

Selain itu, katanya, ada beberapa guru di Kabupaten Pekalongan yang belum masuk database penerimaan insentif sehingga perlu dimasukkan agar mereka juga mendapatkan insentif seperti yang lain. “mungkin karena kurang sosialisasi sehingga kami harapkan Dinas Pendidikan dapat memberikan sosialisasi yang optimal di tahun ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kundarto mewakili Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan menuturkan, pihaknya menyambut baik audiensi dari PGSI, untuk 864 guru yang belum masuk dalam database akan diupayakan dapat dimasukkan tahun ini. “kita akan terus dorong untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, namun kita juga harus melihat kemampuan keuangan daerah,” tuturnya.

Kundarto menjelaskan, bahwa sudah ada itikad baik dari pemerintah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan guru meski masih terbatas. “terkait kenaikan intensif dan data base akan kami sinkronkan dengan pemkab dan dindik, namun tetap memperhatikan kondisi fiskal,” ujarnya.

PGSI beraudiensi dengan Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan, Senin (11/2/2019)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here